Kantor Kecamatan Tanpa Listrik

KECAMATAN Abungpekurun minim guru berstatus PNS. Dari total 224 guru yang ada, hanya 30 persen atau baru 70 orang yang PNS. ’’Selebihnya masih honorer,” ungkap Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Abungpekurun Hasanuddin, A.Md. di ruang kerjanya kemarin (24/3).
    Rinciannya, 49 guru PNS SD dan 15 guru PNS SMP. Sementara, total guru SD yang tersebar pada sepuluh SD yang ada sebanyak 143 orang serta tersebar di dua SMP 49 guru.
’’SMPN 1 Abungtengah misalnya, dari total 33 gurunya hanya 13 yang PNS. Sedangkan di SMPN 2 Abungtengah dari 16 guru yang ada hanya dua yang berstatus PNS. Demikian juga pada SMAN 1 Abungpekurun, hanya ada 6 guru PNS dari total 32 gurunya,” terang Hasanuddin di kantornya kemarin (24/3).
    Guru-guru yang sudah berstatus PNS  tersebut pun, lanjutnya, kebanyakan guru mata pelajaran umum. Sementara, guru bidang studi khusus, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam (MIPA), dan bahasa Inggris, sedikit sekali.
    Minimnya guru PNS di kecamatannya tersebut karena para guru lebih memilih bertugas di ibukota kabupaten. Meskipun saat diangkat menjadi PNS telah membuat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. ’’Karena itu, kami sangat berharap Pemkab Lampura melalui Dinas Pendidikan dapat melakukan pemerataan guru sehingga kualitas pendidikan di kecamatan ini juga sama dengan kecamatan lainnya di Lampura,” katanya.
    Hasanuddin juga mengharapkan agar dalam penempatan para tenaga pendidik, pemkab dapat mempertimbangkan kondisi pendidikan di daerah pedalaman atau pelosok. Terlebih di SDN 2 Nyapahbanyu dan SDN Ogancampang, menurutnya, hanya kepala sekolahnya yang berstatus PNS.
    Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya masih berkomitmen memaksimalkan memajukan dunia pendidikan. Hal itu perlu mendapat dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah agar dapat menempatkan para guru-guru yang profesional di daerah-daerah pedalaman.